TTS, CAKRAWALANTT.COM – Sebanyak
70 Kepala SMA/SMK Negeri maupun Swasta dan 13 Ketua Yayasan yang ada di
Kabupaten TTS mengikuti Rapat Koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kegiatan bertema “Restorasi
Kebangkitan Pendidikan Revolusioner Menuju NTT Cerdas, NTT Bangkit, NTT
Sejahtera” tersebut berlangsung di ruang Aula SMK Negeri 2 Soe, Selasa
(25/8/2020).
Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, kepada media ini
mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan konsolidasi untuk memberi
pemahaman soal restorasi kebangkitan pendidikan yang revolusioner menuju NTT
Cerdas, NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Hal
tersebut dicapai dengan memperkuat berbagai komponen pendukung pendidikan yang
mana secara leadership digerakkan
oleh para kepala sekolah dan diperkuat oleh berbagai yayasan yang ada untuk
menjadi satu pemahaman sehingga anak-anak kita tidak boleh tertinggal dari
berbagai aspek, baik itu aspek literasi, numerasi dan juga karakter.
Lebih
lanjut dikatakannya bahwa Kehadiran Kadis PK Kabupaten TTS dalam kegiatan
tersebut merupakan sebuah hal yang sangat positif atau sebuah kolaborasi mata
rantai pada sektor pendidikan yang berbasis mutu yang menempatkan kabupaten dan
provinsi dalam satu garis yang sama. Secara kewenangan pengelola sekolah
menengah di tingkat provinsi sementara tingkat dasar ada di kabupaten tetapi
dalam pengembangan mutu ini adalah salah satu arah yang harus digerakkan oleh gubernur NTT
melalui dinas –dinas pendidikan yang ada di NTT sehingga adanya simbiosis
mutualisme dalam mendukung percepatan restorasi kebangkitan pedidikan yang revolusioner.
Hal
tersebut merupakan hal positif yang
harus dikembangkan, oleh karena itu berbagai permasalahan yang ada itu adalah potret
wajah pendidikan kita yang masih di bawah garis merah. Setelah dari Kabupaten Kupang,
hari ini di TTS dan akan terus bersafari
ke kabupaten lain yang ada di NTT untuk menggelorakan restorasi kebangkitan pendidikan
secara revolusioner. Hal ini sejalan dan seiring penegasan Gubernur NTT tidak
ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang miskin kalau kita mengedepankan
pemgembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Terkait
kekurangan pengawas untuk SMA/SMK yang ada di TTS, ia mengatakan bahwa bukan di
Kabupaten TTS saja yang mengalami kekurangan tetapi hampir semua kabupaten yang
ada di NTT mengalami hal yang sama, oleh karena itu dengan keterbatasan yang
ada akan ditata agar pengawas di kabupaten TTS
dan kabupaten lain tidak ada kekurangan lagi ke depan. Lebih lanjut Lusi
mengatakan bahwa untuk mengembangkan pendidikan di NTT kita harus mengembalikan
harkat dan martabat guru, karena kita
mau supaya guru kita berjalan secara cepat dan
revolusioner.
Ia
juga mengatakan bahwa jumlah guru honor yang ada pada SMA dan SMK se NTT
berjumlah 11.307 orang. Maka aspirasi yang tadi akan dikoordinasikan dengan Gubernur
NTT dan Sekda Provinsi NTT sehingga pola
rekrutmen guru yang sudah lama mengabdi menjadi sebuah pertimbangan.
Koordinator
Pengawas SMA/SMK Kabupaten TTS, Nggelu Ndjudang, melalui pengawas SMA Jimi
Pelle, dalam pemaparan materi terkait profil pendidikan menengah di Kabupaten TTS
menyampaikan bahwa jumlah keseluruhan SMA dan SMK di kabupaten TTS berjumlah 70
sekolah, dengan rincian 43 SMA, 25 SMK, dan 2 SLB baik swasta maupun negeri,
dengan yayasan yang ada sebanyak 13 Yayasan.
Lebih
lanjut ia menjelaskan bahwa dari 43 SMA yang ada, 8 sekolah terakreditasi A. Dari
jumlah tersebut, terdapat 6 sekolah swasta yaitu, SMA PGRI Mnelalete, SMA
Kristen Kapan, SMA Kristen 1 SoE, SMA Kristen 2 SoE, SMA Efata SoE, sementara
sekolah negeri baru 2 saja yang terakreditasi A yaitu SMA Negeri Kapan dan SMA
Negeri 1 Amanuban Timur. Sementara untuk 25 SMK yang ada, baru 1 SMK yang
terakreditasi A yaitu SMK Kristen SoE.
Lebih
lanjut Jimi Pelle mengatakan bahwa pengawas yang ada di Kabupaten TTS hanya
berjumlah 3 orang saja, oleh karena itu di hadapan Kepala Dinas PK Provinsi NTT
dirinya meminta agar ada penambahan pengawas baik untuk SMA maupun SMK. Kebutuhan
untuk pengawas SMA masih butuh 6 orang, sementara untuk SMK tidak ada pengawas
sehingga ketiga pengawas yang ada rangkap, untuk itu SMK butuh 3 orang orang
pengawas. (Lenzho/red)
0 Comments