 |
| (Suasana Talkshow Literasi Digital bersama Kominfo di Aula Mgr. Donatus Jagom, SVD STIPAR Ende) |
Ende, CAKRAWALANTT.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
bersama Siberkreasi dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ndolu Ranggo
menyelenggarakan Talkshow Literasi Digital dengan tema “Literasi Digital
Melawan Hoax Menjelang Pemilu 2024” di Aula Mgr. Donatus Jagom, SVD STIPAR Ende,
Sabtu (4/3/2023).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh beberapa Narasumber,
yakni Maria Uria Ie (Bawaslu Ende), Theobaldu Dange (Kominfo Ende), Ferdinandus
Lidang Witi ( Uniflor Ende), dan Hermanus Gatu (TBM Ndolu Ranggo).
“Masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita
akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoaks, cyberbullying, dan konten negatif
lainnya,” ungkap Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan,
melalui video pre-record.
Menurut Semuel, penggunaan teknologi harus diimbangi
dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni. Tujuannya adalah agar
masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan
tepat guna.
Semuel menambahkan program literasi digital bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis masyarakat terhadap informasi yang
diterima dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cakap dalam memanfaatkan
teknologi digital.
Sementara itu, Ketua Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Ndolu Ranggo, Wilfridus Kado, mengatakan bahwa masyarakat perlu mempelajari
cara membedakan fakta dengan hoaks.
"Audit sosial ini adalah metode untuk mencari
tahu apakah profil atau konten yang kita lihat media sosial adalah fakta atau
buatan. Kita perlu punya keahlian, perlu punya kemampuan untuk melakukan
periksa fakta mandiri, apakah itu editan di konten video ataupun foto,"
ucap Wilfridus.
Menjelang Pemilu 2024, ujarnya, potensi penyebaran
konten hoaks mengalami peningkatan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan
baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar. Tantangannya
adalah independensi, netralitas, dan integritas.
Untuk diketahui, data Kemenkominfo menyebutkan bahwa
ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar
informasi palsu. (MDj/red)
0 Comments