 |
| (Dokumentasi Kemenko PMK) |
Sumba Tengah, CAKRAWALANTT.COM - Pulau Sumba,
Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ini termasuk dalam kawasan yang masih belum
baik dalam akses layanan pendidikannya. Salah satunya Kabupaten Sumba Tengah, dimana
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2021 masih
rendah sekitar 27,73. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat
terkait PAUD begitupun perkembangan PAUD HI sampai saat ini belum melibatkan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK,
Warsito, menyampaikan untuk menangani permasalahan tersebut maka dibutuhkan sinergi
pusat dan daerah agar target pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing tercapai.
Hal itu
disampaikan Deputi Warsito dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergi
Pusat dan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas PAUD, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah di Wilayah Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu
(27/7).
"Perlu
adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai target pemerintah
terutama di dalam pemerataan pendidikan berkualitas," ujar Warsito.
Lebih lanjut,
Deputi Warsito menyampaikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, khususnya pada
Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing, mengamanatkan salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan
pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
Seperti
diketahui pada tahun 2020, angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK
masih tinggi. Untuk jenjang SMA pada angka 1.518 siswa, sementara SMK sebanyak
1.059 siswa (sumber Disdik NTT, 2022).
“Kemenko PMK
akan mendorong konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik integratif Bidang
Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pulau Sumba,” ungkap Warsito
Dalam Rapat
Koordinasi, telah tercapai beberapa rekomendasi kesepakatan diantara pusat dan
daerah untuk meningkatkan SDM di Pulau Sumba, diantaranya tentang
Percepatan penyusunan regulasi PAUD HI dan pencegahan perkawinan anak;
pendidikan dasar menengah yang dapat didukung dengan dana desa. Juga percepatan
pengentasan anak putus sekolah tidak sekolah untuk kembali bisa bersekolah.
"Rekomendasi
ini dapat menjadi langkah awal memperbaiki kualitas kebijakan dan praktik
pendidikan di sekolah dan madrasah yang ada di Pulau Sumba," ucapnya.
Rakorda ini
dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah; Asisten Deputi
PAUD, Dasar, dan Menengah Kemenko PMK; Direktur GTK PAUD dan Dikmas; Perwakilan
dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek;
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA; Perwakilan
berbagai OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DPRD serta
perwakilan Kantor Kementerian Agama, Bunda PAUD dan HIMPAUDI dari
Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur). (Kemenko PMK/MDj/red)
0 Comments