DPW PPNI NTT PERKUAT BIDANG PENELITIAN DAN DIKLAT TAHUN 2023

 

(Foto: DPW PPNI Provinsi NTT/Infokom PPNI NTT)

Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi NTT mengadakan “Rapat Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2023 DPW PPNI Provinsi NTT”, Sabtu (21/01/2023), di Graha PPNI yang berlokasi di Jl. Nekafmese, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kota Kupang.

 

Ketua DPW PPNI Provinsi NTT, Aemilianus Mau, S.Kep.,Ns.,M.Kep., dalam sambutan pembukanya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah meluangkan waktu menghadiri rapat pleno tersebut. Menurutnya, rapat itu sangat penting, mengingat organisasi profesi perawat (PPNI) yang terus menata diri dengan baik.

 

“Kemampuan dan karakter kita berbeda-beda, sehingga perlu penataan dari pusat hingga komisariat,” kata Aemilianus Mau.

 

Salah satu upaya penataan itu berkaitan dengan pembuatan rencana dan evaluasi program kerja. Karena itu, ia menekankan tentang pentingnya melakukan evaluasi program kerja 2022 dan membuat rencana kerja tahun 2023.

 

“Semua harus terencana dengan baik, sehingga bisa terlaksana dengan baik,” lanjut Aemilianus Mau.

 

Pada kesempatan itu, Ketua DPW PPNI NTT dua periode itu juga menyinggung kerja sama dengan beberapa lembaga seperti Unicef. Menurutnya, kepercayaan lembaga luar terhadap PPNI sudah baik, tapi belum banyak pengurus yang siap bekerja.

 

“Kita masih kurang berkomitmen, karena kerja sama dengan lembaga lain itu butuh komitmen yang tinggi,” tegasnya.

 

Aemilianus Mau juga menyoroti area penelitian dan pengembangan yang belum dibenahi dengan baik selama ini. Padahal, menurutnya dalam tubuh PPNI memiliki senior-senior yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

 

Karena itu, di hadapan Ketua dan Pengurus Dewan Pertimbangan DPW PPNI NTT, Aemilianus Mau memohon kesediaannya untuk menjadi pembina bagi 8 bidang kerja yang ada dalam kepengurusan PPNI. Menurutnya, setiap bidang perlu berdiskusi dengan pembina dari Dewan Pertimbangan saat menyusun program kerja, termasuk rutin melaporkan perkembangan kinerja.

 

Masalah keaktifan anggota membayar iuran juga sempat disinggung oleh Aemilianus Mau. Menurutnya, kalau anggota bisa lebih aktif, maka kondisi keuangan untuk menjalankan roda organisasi tidak terlalu bermasalah. Tapi kenyataannya belum mencapai setengahnya. Karena itu, ia menyarankan agar pengurus perlu mendirikan badan usaha yang bisa mendatangkan penghasilan tambahan.

 

“Kita perlu memikirkan kegiatan yang mendatangkan pendapatan juga, sehingga bisa mempertahankan organisasi ini tetap berjalan,” tambah Aemilianus Mau.

 

Di bagian akhir sambutannya, Aemilianus Mau mengingatkan agar setiap pengurus bidang selalu menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam menyelenggarakan kegiatan. “Meski panitianya tidak terlalu banyak, intinya bisa berjalan efektif,” tutupnya.

 

Kinerja DPW PPNI NTT Tahun 2022

 

Setelah seremonial pembukaan, kegiatan dilanjutkan rapat kerja. Rapat ini terbagi menjadi 3 sesi. Pada sesi pertama, Aemilianus Mau selaku Ketua DPW PPNI NTT melaporkan secara umum program kerja telah dilaksanakan 8 bidang yang ada dalam kepengurusan, termasuk dari bidang kesekretariatan dan bendahara.

 

Sekretaris DPW PPNI NTT, Kori Limbong, yang berperan sebagai moderator pada sesi pertama itu kemudian memberi kesempatan kepada MKEK (Majelis Kehormatan Etik Keperawatan), tapi tidak ada pengurus yang sempat hadir. Lalu, kesempatan berikutnya diberikan kepada Dewan Pertimbangan.

 

Ketua Dewan Perimbangan DPW PPNI NTT, M. Margaretha U.W, pada kesempatan itu, menjelaskan peran utama dari dewan pertimbangan, yaitu memberi saran dan pertimbangan yang dibutuhkan oleh pengurus untuk kemanjuan organisasi. Menurutnya, sesuai peran yang telah diatur dalam AD/ART PPNI itu, maka dari 8 orang Dewan Pertimbangan akan menjadi pembina pada 8 bidang yang ada dalam susunan kepengurusan DPW PPNI NTT.

 

Rapat sesi kedua dipimpin oleh Kornelis Nama Beni. Pada sesi ini, ada lima bidang yang diberi kesempatan untuk menyampaikan program kerja tahun 2023, yaitu: Bidang Organisasi dan Kaderisasi; Bidang Pendidikan dan Pelatihan; Bidang Penelitian, Sistem Informasi dan Komunikasi; Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan Bidang Pemberdayaan Politik.

 

Pada sesi ketiga, rapat dilanjutkan dengan pembahasan program kerja dari Bidang Hukum dan Perundang-udangan, Bidang Kesejahteraan, Bidang Pelayanan, Kesekretariatan dan Keuangan.

 

Perkuat Bidang Penelitian dan Diklat

 

Setiap sesi rapat diselingi dengan sesi diskusi. Berdasarkan pantauan Tim Infokom DPW PPNI NTT, ada begitu banyak usul atau saran dari para pengurus untuk memaksimalkan potensi pada semua bidang yang ada dalam strukur kepengurusan. Dari sekian banyak usulan yang disampaikan peserta rapat, sebagian besar menekankan pada dua bidang berikut ini.

 

Pertama, bidang penelitian perlu dikembangkan lebih baik. Pengurus bidang ini diminta untuk memberi pelatihan dan bimbingan pada anggota, sehingga mereka mampu melakukan penelitian dengan metode yang sederhana, namun hasilnya bisa dipakai untuk publikasi ilmiah atau dijadikan landasan pembuatan atau perubahan kebijakan.

 

Kedua, bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) diharapkan bisa melakukan asesmen kebutuhan diklat dari para anggota. Data kebutuhan anggota itu dijadikan dasar bagi Bidang Diklat untuk membuka kegiatan pelatihan yang terprogram dengan baik, bila perlu dipromosikan dalam bentuk brosur, sehingga bisa diketahui anggota.

 

Selain itu, bidang ini diharapkan bisa membentuk Badan Diklat atau Training Center. Perlu ada pengurus yang diutus mengikuti pelatihan ToT (Training of Trainer), kemudian menjadi pelatih bagi anggota di NTT.

 

Bidang Diklat juga diharapankan bisa memberi pelatihan khusus bagi anggota secara gratis. Menurut beberapa pengusul, seminar dan pelatihan gratis itu perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengurus dalam penguatan kualitas anggota. (Saverinus Suhardin/Infokom DPW PPNI NTT/MDj/red)