POSTUR ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TAHUN 2023 CAPAI RP 80.22 TRILIUN

(Foto: Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makariem)

 

Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makareim, telah memaparkan postur anggaran kementerian yang dipimpinnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Kemendikbudristek mendapatkan alokasi anggaran Rp 80.22 triliun.

 

“Total anggaran Kemendikbudristek 2023 sekitar Rp 80.22 triliun dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar Rp 38.17 triliun. Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen,” ujar Nadiem dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 1 Desember 2022 lalu.

 

Sementara itu, untuk program-program prioritas Kemendikbudristek, yaitu Program Merdeka Belajar, dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.57 triliun. Menurut Nadiem, angka tersebut adalah untuk berbagai macam pengembangan seperti Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, hingga pendampingan kepada Sekolah-sekolah Penggerak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta program literasi.

 

Selain itu, Kemendikbudristek juga akan melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Nadiem mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah.

 

“Platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” tandasnya.

 

Untuk diketahui, pemerintah memfokuskan APBN 2023 salah satunya pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dimaksudkan pada alokasi dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang membidangi SDM itu sendiri.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612.2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp 237.1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305.6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69.5 triliun. (BPMI Setpres/MDj/red)