Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI KESEHATAN, MENKO PMK LUNCURKAN PROGRAM PADINAKES

 



Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa salah satu kementerian teknis yang ikut terlibat dalam revitalisasi pendidikan vokasi adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebab tidak sedikit lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan yang berada di bawah Kemenkes. Revitalisasi pendidikan vokasi, ucapnya, menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga keterlibatan kementerian teknis sangat dibutuhkan.

 

“Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi, khususnya di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawab Kemenkes tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 2021 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (15/11/2021) lalu.

 

Secara umum, ungkap Muhadjir, berdasarkan data nasional terdapat 3.640 perguruan tinggi kesehatan, 38 politeknik kesehatan (poltekes), serta 2.910 SMK kesehatan. Jumlah tersebut, sebutnya, tidak hanya yang berada di bawah Kemenkes, melainkan seluruh lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan, termasuk di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

 

Lebih lanjut, menurut Muhadjir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan. Yang paling penting, tegasnya, adalah terkait kesetaraan, kualifikasi, dan ekspektasi yang sama.

 

“Harus ada target kesetaraan dan standarisasi. Poltekes yang ada di Kemenkes juga mestinya bisa jadi rujukan bagi sekolah tinggi-sekolah tinggi kesehatan yang ada di luar Kemenkes sehingga punya standar dan kualifikasi yang sama,” tandasnya.

 

Kendati demikian, ia tidak menafikan bahwa perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat atau kementerian teknis dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi pun diminta untuk memiliki peta riil terkait kondisi kesehatan di daerah serta serapan lulusan SMK atau perguruan tinggi kesehatan di masing-masing daerah tersebut.

 

Afirmasi Lulusan Daerah Terpencil

 

Dalam kesempatan itu, Muhadjir selaku Menko PMK sekaligus meluncurkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) yang menjadi terobosan Kemenkes untuk pemerataan SDM kesehatan.

 

Peluncuran Padinakes dilakukan oleh Menko PMK bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G. Sadikin didampingi Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Sugiyanto dan Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Badan Pusat Pengembangan SDM Kesehatan Kirana Pritasari yang ditandai dengan menyentuh layar LCD secara bersama-sama.

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G. Sadikin menerangkan bahwa Padinakes merupakan program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

 

“Program beasiswa kepada tenaga kesehatan vokasional ini dimaksudkan agar setelah lulus mereka bisa mengabdi kembali ke daerahnya masing-masing. Program ini juga bagian dari upaya kita untuk mengatasi 3 (tiga) masalah kesehatan dalam transformasi sektor kesehatan,” ucapnya.

 

Lebih detail, Budi menjelaskan tiga masalah kesehatan yang paling utama di Indonesia, yaitu terkait jumlah, distribusi, dan kualitas. Melalui Padinkes, ia berharap permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut dapat diatasi sekaligus mewujudkan transformasi pada sektor kesehatan.

 

Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/

Editor : Mario Djegho (red)


Post a Comment

0 Comments