Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy mengatakan bahwa salah satu kementerian teknis yang ikut terlibat dalam
revitalisasi pendidikan vokasi adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebab
tidak sedikit lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan yang berada di bawah
Kemenkes. Revitalisasi pendidikan vokasi, ucapnya, menjadi bagian penting dari
upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
sehingga keterlibatan kementerian teknis sangat dibutuhkan.
“Kemenkes ini
memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi, khususnya di bidang kesehatan. Tapi
tanggung jawab Kemenkes tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah
kementeriannya, harus juga bisa meng-cover
seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain,” ujarnya saat
menjadi pembicara kunci pada Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi
Bidang Kesehatan 2021 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (15/11/2021) lalu.
Secara umum,
ungkap Muhadjir, berdasarkan data nasional terdapat 3.640 perguruan tinggi
kesehatan, 38 politeknik kesehatan (poltekes), serta 2.910 SMK kesehatan.
Jumlah tersebut, sebutnya, tidak hanya yang berada di bawah Kemenkes, melainkan seluruh lembaga pendidikan vokasi
bidang kesehatan, termasuk di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Lebih lanjut,
menurut Muhadjir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan
lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan. Yang paling penting, tegasnya, adalah
terkait kesetaraan, kualifikasi, dan ekspektasi yang sama.
“Harus ada
target kesetaraan dan standarisasi. Poltekes yang ada di Kemenkes juga mestinya
bisa jadi rujukan bagi sekolah tinggi-sekolah tinggi kesehatan yang ada di luar
Kemenkes sehingga punya standar dan kualifikasi yang sama,” tandasnya.
Kendati
demikian, ia tidak
menafikan bahwa perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat atau
kementerian teknis dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi pun diminta untuk memiliki peta riil terkait
kondisi kesehatan di daerah serta serapan lulusan SMK atau perguruan tinggi
kesehatan di masing-masing daerah tersebut.
Afirmasi Lulusan Daerah Terpencil
Dalam
kesempatan itu, Muhadjir selaku Menko PMK sekaligus meluncurkan Program
Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) yang menjadi terobosan
Kemenkes untuk pemerataan SDM kesehatan.
Peluncuran
Padinakes dilakukan oleh Menko PMK bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G.
Sadikin didampingi Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Sugiyanto dan Pelaksana
Tugas (Plt). Kepala Badan Pusat Pengembangan SDM Kesehatan Kirana Pritasari
yang ditandai dengan menyentuh layar LCD secara bersama-sama.
Menteri
Kesehatan (Menkes) Budi G. Sadikin menerangkan bahwa Padinakes merupakan program
keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya
kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang berasal
dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
“Program
beasiswa kepada tenaga kesehatan vokasional ini dimaksudkan agar setelah lulus
mereka bisa mengabdi kembali ke daerahnya masing-masing. Program ini juga
bagian dari upaya kita untuk mengatasi 3 (tiga) masalah kesehatan dalam
transformasi sektor kesehatan,” ucapnya.
Lebih detail, Budi
menjelaskan tiga masalah kesehatan yang paling utama di Indonesia, yaitu terkait
jumlah, distribusi, dan kualitas. Melalui Padinkes, ia berharap
permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut dapat diatasi sekaligus mewujudkan
transformasi pada sektor kesehatan.
Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/
Editor : Mario
Djegho (red)
.jpeg)
0 Comments