Oleh: Yohanes Joni Liwu, S.Pd
(Guru SMP Negeri 13 Kota Kupang)
Dewasa ini, literasi telah bertransformasi menjadi
sebuah kecakapan baru di era abad 21 ini. Literasi dipandang sebagai hal mutlak
yang harus dimiliki dan dikuasai oleh semua orang tanpa terkecuali. Literasi
menjadi pelabuhan baru di tengah derasnya arus globalisasi, dimana semua orang
bisa menetap dan mengembangkan dirinya secara baik. Secara sederhana, literasi
merupakan kemampuan pengembangan diri secara integral, sehingga mampu
mengaplikasikan semua keterampilan, pikiran, imajinasi, dan tindakan untuk memecahkan
sebuah persoalan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Sebagai sebuah kecakapan baru di abad 21, konsep
literasi kemudian dijabarkan ke dalam enam bentuk literasi dasar, yakni;
literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi media (digital), literasi
budaya, dan literasi sains. Dengan demikian, literasi dapat dipahami sebagai
wadah transformasi diri untuk membentuk individu menjadi pribadi yang kritis,
kreatif, inovatif, dan peka terhadap lingkungan sekitar.
Realitas
Literasi Dasar di Indonesia
Perkembangan literasi di Indonesia masih mengalami
dinamika fluktuasi (turun-naik) yang tidak menentu. Melalui survei yang
dilakukan oleh Program for International
Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada
2019, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat
literasi atau berada pada posisi 10 negara terbawah yang memiliki tingkat
literasi rendah secara internasional. Hal tersebut tentu memberikan sinyal
negatif bagi Indonesia, sehingga memilki daya saing yang rendah.
Selain itu, rendah indeks pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), inovasi, pendapatan (income) per kapita, hingga rendahnya rasio
gizi menjadi pengaruh langsung yang menyebabkan minimnya kualitas literasi di
Indonesia. Semua hal tersebut akan bermuara pada rendahnya indeks kebahagiaan
warga Indonesia itu sendiri.
Kemampuan literasi dasar pada umumnya berawal dari
kemampuan membaca dan menulis. Pengenalan dan penguasaan aksara menjadi
keterampilan awal sebelum menguasai bentuk literasi dasar lainnya. Literasi
baca-tulis juga dipahami sebagai melek aksara. Literasi baca-tulis adalah
pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah
dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, serta menggunakan teks
tertulis guna mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, dan
berpartisipasi di dalam lingkungan sosial.
Dengan kemampuan literasi baca-tulis yang memadai dan
mumpuni, seorang individu tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai informasi
yang diperoleh karena adanya katalis yang menyaring segala konten informasi di
dalam pikirannya (http://ditsmp.kemdikbud.go.id).
Kegiatan membaca sangat penting dalam meningkatkan
kemampuan literasi. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), setiap orang sekurang-kurangnya wajib
membaca tiga buku baru setiap tahunnya.
Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi
yang terjadi di Indonesia. Total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah
penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0.09. Artinya, satu buku yang dibaca
akan ditunggu oleh 90 orang setiap tahunnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan
bahwa Indonesia memiliki tingkat Indeks Kegemaran Membaca yang sangat rendah.
Dalam skala regional, terutama di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT), kemampuan literasi dasar peserta didik pada jenjang
Sekolah Dasar (SD) masih tergolong rendah karena hampir 81 % peserta didik
tidak lulus dalam tes kemampuan dasar literasi. Artinya, tingkat literasi dasar
Provinsi NTT masih berada jauh di bawah Provinsi NTB, Kalimantan Utara dan Jawa
Timur yang merupakan sekolah mitra inovasi (Rikarno, 2021. Hanya Pikiran Yang
Tidak Pernah Tua).
Indeks Alibaca Provinsi NTT juga masih tergolong
rendah karena berada di kisaran 20.1 – 40.0 Selain itu, menurut Survei
Aktivitas Literasi Baca yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2019,
Provinsi NTT berada pada urutan keempat dari bawah dengan poin 29.83 atau lebih
sedikit di atas Provinsi Kalimantan Barat (28.63), Papua Barat (28.25) dan
Papua (19.9) (https://databoks.katadata.co.id/).
Pada hakikatnya, membaca adalah salah satu bentuk
literasi dasar. Dengan literasi dasar tersebut, seseorang dapat mengoptimalkan
dan meningkatkan kemampuannya dalam menulis, berbicara dan mendengarkan. Dalam
hal ini, lembaga pendidikan harus terlibat dan berperan penting dalam
meningkatan kemampuan literasi masyarakat, terutama literasi baca-tulis,
literasi numerasi, literasi media (digital), literasi budaya, dan literasi
sains.
Memperkuat
Gerakan Literasi Sekolah
Membangun budaya literasi di dalam lingkungan
pendidikan sebenarnya senada dengan gerakan literasi yang digelorakan oleh
pemerintah. Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi
terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Kemendikbud kemudian membentuk kelompok kerja GLN untuk
mengoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola oleh unit-unit kerja
terkait. Bersamaan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah (Ditjen Dikdasmen) mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk
meningkatkan daya baca peserta didik.
Selaras dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa menggerakkan program literasi bangsa dengan menerbitkan buku-buku
pendukung yang berbasis pada kearifan lokal bagi peserta didik. Kemudian pada
tahun 2017, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)
menggagas Gerakan Satu Guru Satu Buku untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja
guru dalam pembelajaran baca dan tulis (https://gln.kemdikbud.go.id).
Namun dalam kenyataannya, GLS belum dilakukan secara
maksimal. Sekolah pada umumnya hanya menerapkan pola membaca 15 menit sebelum
memulai kegiatan belajar dan mengajar (KBM). Pola tersebut hanya menjadi sebuah
tuntutan yang harus dipenuhi secara formal tanpa adanya estimasi dan penilaian
jangka panjang. Peserta didik hanya diminta untuk membaca dan menuliskan apa
yang telah dibacanya melalui ringkasan (resume) atau resensi singkat.
Sedangkan, guru hanya bertindak sebagai pengawas dan
bukan sebagai pendamping. Pada konteks ini, guru seharusnya mengambil peran
penting sebagai pendamping yang mampu membimbing, memberikan motivasi,
mendorong semangat peserta didik, serta memberikan teladan yang tepat. Oleh
sebab itu, dalam menunjang program GLS yang berkesinambungan, pihak sekolah
seharusnya memiliki standar atau indikator penilaian tertentu yang bisa
mengukur tingkat perkembangan literasi di lingkungan pendidikan sekolah.
Dalam mendukung proses peningkatan budaya literasi di
lingkungan sekolah, eksistensi Tim Literasi Sekolah (TLS) tentunya sangat
dibutuhkan. TLS akan berperan sebagai perencana, pelaksana, pelapor, serta
penilai asesmen yang bisa mengevaluasi proses pengimplementasian GLS. Dalam
melaksanakan tugasnya, TLS akan membangun koordinasi timbal balik bersama dewan
guru dan wali kelas untuk mendapatkan gambaran atau hasil dari setiap kegiatan
literasi pada masing-masing rombongan belajar (rombel).
Di sisi lain, TLS juga berfungsi untuk menciptakan
ekosistem membaca yang kondusif di lingkungan sekolah. Ekosistem membaca bisa
terwujud dengan baik apabila TLS mampu menyediakan wadah membaca, seperti;
majalah dinding (mading), majalah, buku bacaan, dan pojok-pojok baca yang
memungkinkan peserta didik untuk bebas dan nyaman dalam melakukan kegiatan
membaca. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada pembagian waktu membaca
di sekolah, seperti; adanya hari khusus literasi atau pemberlakuan minimal satu
jam membaca dalam sehari.
Selain itu, dalam memacu minat dan motivasi peserta
didik untuk membaca, TLS harus intens menyelenggarakan festival literasi di
lingkungan sekolah dan menerbitkan buku karya peserta didik serta guru secara
berkala. Festival atau penerbitan buku karya peserta didik dan guru tersebut
akan menjadi pendorong semangat untuk membaca sekaligus menulis karena adanya
apresiasi karya dari pihak sekolah. Dengan demikian, kehadiran TLS di
lingkungan sekolah bisa membentuk semua warga sekolah, baik guru maupun peserta
didik untuk berkembang menjadi pribadi yang literatif, kreatif, inovatif, dan
produktif.
Keberhasilan TLS juga dirasakan oleh lembaga pendidikan
SMP Negeri 13 Kota Kupang. Pada SMP Negeri 13 Kota Kupang, TLS telah membuat
dan menyepakati petunjuk praktis pelaksanaan program membaca di tingkat
sekolah. Dengan kerja keras TLS, SMP Negeri 13 mampu menjadikan kegiatan
membaca sebagai sebuah kebiasaan dan habitus baru yang harus diterapkan.
Pihak sekolah juga menetapkan hari Kamis sebagai hari
literasi dengan mengalokasikan waktu satu jam di hari tersebut untuk membaca.
Selain itu, TLS juga harus intens melakukan survei sederhana untuk memetakan tema-tema
bacaan yang menarik bagi peserta didik. Hasil survei tersebut akan menjadi
rujukan dan rekomendasi bagi pihak sekolah untuk melakukan pengadaan buku
bacaan yang berkualitas dan kontekstual.
Seiring berjalannya waktu, pihak sekolah mampu
mendorong para peserta didik untuk menulis dan menerbitkan sebuah buku antologi
cerita pendek (cerpen) karya peserta didik yang telah dikurasi secara baik. Hal
tersebut bisa terwujud karena kegiatan literasi terus dipacu melalui mekanisme
kerja TLS. Dengan demikian, jika menilik perannya yang cukup penting dalam
menggerakan literasi di tingkat sekolah, maka pembentukan TLS dapat dijadikan
sebuah pilihan yang tepat.
Menunjang
Misi Kota Kupang Sebagai Kota Literasi
GLS tentunya bepengaruh besar bagi peningkatan literasi
di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah menunjang misi Kota Kupang
sebagai Kota Literasi. Konsep tersebut merupakan bagian besar dari proses
pembangunan Kota Kupang menuju Kota Pintar (Smart
City). Sebagai Kota Pintar, Kota Kupang harus terus berbenah dan menguatkan
proses peningkatan kualitas SDM. Konsep kota pintar sendiri terdiri atas
pemerintahan yang pintar (smart
governance), mekanisme promosi daerah yang inovatif (smart branding), sistem perekonomian yang stabil (smart economy), kehidupan yang layak
huni (smart living), dan ekosistem
lingkungan yang seimbang (smart
environment).
Semua indikator pencapaian tersebut tentunya
membutuhkan sumber daya yang cakap dan berkualitas demi mewujudkan program
kerja yang berkelanjutan. Pelaku pembangunan pun dituntut untuk memiliki
kecerdasan yang matang dan seimbang dalam merumuskan konsep dan memecahkan
persoalan secara tepat. Hal itu tentunya berkaitan erat dengan kemampuan dan
kecakapan literasi masyarakat serta para pelaku pembangunan itu sendiri. Oleh
sebab itu, misi perwujudan Kota Kupang sebagai kota literasi sebenarnya tidak
dapat dipisahkan dari visi jangka panjang untuk menjadikan Kota Kupang sebagai
Kota Pintar.
Dalam sebuah penelitian yang berjudul Analisa Kesiapan
Kota Pintar (Studi Kasus Pemerintah Kota Kupang), Ledoh (2019) mengemukakan
bahwa dalam mewujudkan visi pembentukan Kota Kupang sebagai Kota Pintar (Smart
City), terdapat beberapa faktor penghambat yang turut mempengaruhi program
kerja Pemerintah Kota Kupang tersebut. Salah satunya adalah tingkat literasi
masyarakat yang masih rendah.
Pada tahun 2017 misalnya, angka buta huruf (aksara) di Kota
Kupang mencapai presentase 1.02% di atas
rata-rata nasional. Selain itu, indeks minat baca dan kunjungan ke
perpustakaan juga masih cukup rendah (www.jurnalinovkebijakan.com). Hal
tersebut tentunya menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan guna
meningkatkan budaya literasi dasar di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, para penggiat literasi di Kota Kupang
harus bersinergi dalam mewujudkan kota pintar lewat budaya literasi. Para
penggiat literasi harus mengambil peran positif dalam mewujudkan pembangunan di
kota ini. Pemerintah Kota Kupang juga harus mampu mengakomodir dan menjalin
kerja sama yang baik bersama para penggiat, penulis, praktisi, pengamat,
komunitas, seniman, hingga guru yang literatif untuk mengaktualisasikan program
penguatan literasi masyarakat. Oleh sebab itu, sinergitas dalam wujud kerja
sama mesti terus digalakan, sehingga Kota Kupang bisa bertransformasi sebagai Kota
Literasi di tengah gaung pembangunan kota pintar.
Dalam konteks GLS, Pemerintah Kota Kupang harus hadir
dan mendukung setiap langkah sekolah untuk meningkatkan budaya literasi, baik
secara internal maupun internal lembaga. Setiap lembaga pendidikan di kota ini
pun memiliki peran yang sama dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota
Literasi. Program literasi yang dilaksanakan di lingkungan sekolah merupakan
bagian dari proses pencerdasan kehidupan bangsa di masa mendatang. Dengan
langkah strategis, seperti; penerbitan buku karya peserta didik dan guru, maka
GLS bisa menjadi pijakan awal menuju kota yang literatif.
Misalnya, apabila terdapat 20 SMP Negeri, 30 SMP
Swasta, dan 143 SD di Kota Kupang yang berhasil menerbitkan buku pada setiap
tahunnya, maka produk nyata dari proses peningkatan budaya literasi bisa
terwujud. Maka dari itu, lewat pemantapan program peningkatan budaya literasi
di lingkungan sekolah dan didukung oleh sinergisitas Pemerintah Kota Kupang
yang kolaboratif, maka GLS siap mendukung proses pembentukan Kota Kupang
sebagai Kota Literasi.
Editor : Mario Djegho (red)
.jpg)
0 Comments