![]() |
| Kepala BPMP NTT, Irfan Hakim. (Foto: arsip redaksi). |
Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
telah mengumumkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bagi murid kelas dua
belas. Secara umum, penyelenggaraan TKA bertujuan untuk memberikan informasi
capaian akademik, menyetarakan hasil belajar antarjalur pendidikan,
menginformasikan kekuatan dan kelemahan akademik, serta membantu proses
identifikasi potensi di kalangan murid.
Sayangnya, hasil TKA yang resmi yang diumumkan oleh
Kemendikdasmen menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di peringkat
terbawah secara nasional. Dengan pencapaian skor 33,07, NTT berada di posisi
bawah bersama Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Padahal, TKA
berperan penting dalam mengukur capaian akademik yang objektif serta menjadi
bagian dalam pemetaan mutu pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT, Irfan Karim, menyebut bahwa hasil TKA yang
diperoleh Provinsi NTT merupakan tantangan pendidikan, khususnya peningkatan
mutu, yang harus ditangani dengan baik. Menurutnya, banyak sekali faktor yang
menyebabkan pencapaian skor TKA yang rendah, salah satunya adalah sifat TKA
yang opsional.
“TKA bersifat opsional atau tidak wajib, sebab bukan
penentu kelulusan. Akibatnya, konsentrasi pendalamannya cenderung tidak
optimal,” ujarnya ketika dimintai keterangan di Kantor BPMP Provinsi NTT, Senin
(26/1/2026).
Irfan mengatakan, TKA memiliki banyak manfaat bagi
murid, seperti memberikan pengalaman belajar lebih dan membuka ruang refleksi
diri. Selain itu, sambungnya, TKA bisa menjadi bahan pertimbangan dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekolah. Maka dari itu, untuk
meningkatkan hasil TKA, ungkap Irfan, semua pihak harus bekerja sama secara
kolaboratif.
“Upaya peningkatannya tidak bisa dilakukan sepihak
atau sendiri. Ini adalah tugas kolektif yang harus dilakukan secara
kolaboratif,” ujarnya.
Kerja kolaboratif tersebut, lanjut Irfan, harus
dimulai dari proses identifikasi isu atau faktor penyebab utama. Isu atau
faktor yang dimaksud, jelasnya, bisa berasal dari murid, pendidik, atau
lingkungan pembelajaran. Setelah itu, sambung Irfan, pihak-pihak terkait bisa
melakukan analisis dan penyusunan rencana tindak lanjut yang berdampak
langsung.
Irfan menuturkan, intervensi yang dilakukan bisa berbasis
data yang akurat agar solusi yang dibangun bisa bersifat jangka pendek dan
menengah. Tentunya, data yang diperoleh berasal dari kolaborasi yang dibangun,
baik BPMP Provinsi NTT, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan pendidikan.
“Kolaborasi yang dibangun bisa meliputi kerja teknis,
sumber daya manusia, anggaran, dan advokasi,” tukasnya.
Ke depannya, dengan kolaborasi yang terjalin,
intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran. Hal ini, pungkasnya, bisa
berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi NTT. (MDj/red)





0 Comments