Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

UNWIRA KUPANG

Tanggapi Hasil TKA yang Rendah, Kepala BPMP NTT Dorong Kerja Kolaborasi Tingkatkan Mutu Pendidikan

Kepala BPMP NTT, Irfan Hakim. (Foto: arsip redaksi).


Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bagi murid kelas dua belas. Secara umum, penyelenggaraan TKA bertujuan untuk memberikan informasi capaian akademik, menyetarakan hasil belajar antarjalur pendidikan, menginformasikan kekuatan dan kelemahan akademik, serta membantu proses identifikasi potensi di kalangan murid.

 

Sayangnya, hasil TKA yang resmi yang diumumkan oleh Kemendikdasmen menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di peringkat terbawah secara nasional. Dengan pencapaian skor 33,07, NTT berada di posisi bawah bersama Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Padahal, TKA berperan penting dalam mengukur capaian akademik yang objektif serta menjadi bagian dalam pemetaan mutu pendidikan.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT, Irfan Karim, menyebut bahwa hasil TKA yang diperoleh Provinsi NTT merupakan tantangan pendidikan, khususnya peningkatan mutu, yang harus ditangani dengan baik. Menurutnya, banyak sekali faktor yang menyebabkan pencapaian skor TKA yang rendah, salah satunya adalah sifat TKA yang opsional.

 

“TKA bersifat opsional atau tidak wajib, sebab bukan penentu kelulusan. Akibatnya, konsentrasi pendalamannya cenderung tidak optimal,” ujarnya ketika dimintai keterangan di Kantor BPMP Provinsi NTT, Senin (26/1/2026).

 

Irfan mengatakan, TKA memiliki banyak manfaat bagi murid, seperti memberikan pengalaman belajar lebih dan membuka ruang refleksi diri. Selain itu, sambungnya, TKA bisa menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekolah. Maka dari itu, untuk meningkatkan hasil TKA, ungkap Irfan, semua pihak harus bekerja sama secara kolaboratif.

 

“Upaya peningkatannya tidak bisa dilakukan sepihak atau sendiri. Ini adalah tugas kolektif yang harus dilakukan secara kolaboratif,” ujarnya.

 

Kerja kolaboratif tersebut, lanjut Irfan, harus dimulai dari proses identifikasi isu atau faktor penyebab utama. Isu atau faktor yang dimaksud, jelasnya, bisa berasal dari murid, pendidik, atau lingkungan pembelajaran. Setelah itu, sambung Irfan, pihak-pihak terkait bisa melakukan analisis dan penyusunan rencana tindak lanjut yang berdampak langsung.

 

Irfan menuturkan, intervensi yang dilakukan bisa berbasis data yang akurat agar solusi yang dibangun bisa bersifat jangka pendek dan menengah. Tentunya, data yang diperoleh berasal dari kolaborasi yang dibangun, baik BPMP Provinsi NTT, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan pendidikan.

 

“Kolaborasi yang dibangun bisa meliputi kerja teknis, sumber daya manusia, anggaran, dan advokasi,” tukasnya.

 

Ke depannya, dengan kolaborasi yang terjalin, intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran. Hal ini, pungkasnya, bisa berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi NTT. (MDj/red)


Post a Comment

0 Comments