Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Berkaitan
dengan Hari Perempuan Internasional, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendukung kolaborasi lintas sektor
dalam mengupayakan kesetaraan gender, salah satunya melalui pemenuhan hak
kesehatan reproduksi bagi perempuan.
Berbicara
pada kegiatan “Konferensi Nasional Perempuan 2025: Perempuan Sehat dan Berdaya,
Menuju Kesetaraan Global”, Wamen PPPA menegaskan faktor kesehatan reproduksi
akan berpengaruh terhadap berbagai faktor kehidupan perempuan mulai dari
sosial, ekonomi hingga budaya.
“Untuk
mewujudkan pemberdayaan perempuan kita membutuhkan kolaborasi dari seluruh
pihak baik itu pemerintah, legislatif, dunia usaha, juga organisasi masyarakat.
Hal itu sangat diperlukan, karena saat ini kondisinya tidak baik-baik saja.
Kalau kita membahas kesetaraan gender maka kita perlu membahas kondisi
perkawinan anak yang masih terjadi, dan bagaimana perempuan di daerah pinggiran
kota maupun terpencil yang belum mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi.”
“Anak
perempuan yang menikah akan putus sekolah, mereka juga belum memahami
pentingnya perencanaan keluarga, hal itu menyebabkan mereka tidak berdaya
secara ekonomi, dan siklus tersebut akan berulang jika belum ada intervensi
yang signifikan,” kata Wamen PPPA.
Wamen
PPPA menyampaikan intervensi yang dilakukan untuk membangun kesetaraan gender
dan pemberdayaan perlu dilaksanakan dari hulu ke hilir. Dari hulu, upaya
pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dengan mendorong perempuan
berpartisipasi dalam perencanaan program di akar rumput, yaitu
dengan terlibat dan berperan aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat masyarakat terkecil.
“Kami
juga mendorong pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput melalui kolaborasi
antar Kementerian/Lembaga dan partisipasi masyarakat melalui program Ruang
Bersama Indonesia (RBI). RBI akan menjadi community center bagi masyarakat,
mulai dari anak-anak, ibu, hingga lansia untuk beraktivitas, berolahraga,
saling mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, dan mendorong kemandirian
ekonomi,” kata Wamen PPPA.
Wamen
PPPA menambahkan, upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender juga telah
diupayakan pemerintah di hilir. Adapun upaya tersebut dilaksanakan melalui call center pengaduan kekerasan bagi
perempuan dan anak SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) yang terintegrasi.
Melalui upaya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pelaku dan
efek jera bagi pelaku.
Senada
dengan itu, Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA)
Indonesia, Hassan MohtasHami, menyampaikan diskriminasi terhadap perempuan
telah dialami sejak perempuan dalam kandungan. Masih ada masyarakat di belahan
dunia lain yang lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Jika
seorang ibu hamil anak perempuan, anak tersebut akan digugurkan. Praktik aborsi
tersebut bukan hanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi dapat
menyebabkan risiko pada kesehatan reproduksi ibu yang mengandung.
“Kesehatan
reproduksi merupakan landasan bagi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Hal
itu juga menjadi landasan bagi pembangunan bangsa, perdamaian keamanan dan
pertumbuhan ekonomi,” kata Hassan.
Hassan
menyampaikan, bila perempuan tidak dapat membuat keputusan untuk tubuhnya maka
akan sulit bagi mereka mengupayakan kesetaraan gender. Seorang ibu akan
disibukkan untuk melaksanakan fungsi reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan
mengurus anak padahal banyak masalah yang perlu diperhatikan perempuan seperti
angka kematian ibu, kekerasan berbasis gender, dan upaya pemeliharaan kesehatan
reproduksi lainnya. Oleh karenanya, upaya mewujudkan pemenuhan kesehatan
reproduksi perempuan perlu menjadi perhatian bersama.
Sementara
itu, Corporate Strategy Officer and CEO Chief of Staff Takeda Pharmaceuticals,
Akiko Amakawa, menyampaikan bahwa dalam mewujudkan kesetaraan gender perlu
dilaksanakan upaya bersama dari berbagai sektor, sehingga bisa menciptakan
lingkungan yang inklusif bagi perempuan.
“TAKEDA
telah memberikan hibah selama empat tahun pada UNFPA untuk Program Women at Center untuk program melawan
kekerasan terhadap perempuan, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang
masuk dalam cakupannya. Saya sangat terkesan dengan dampak yang dihasilkan
dengan program ini.”
“Upaya
tersebut dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, mendorong
keterlibatan masyarakat, serta edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
TAKEDA mengapresiasi UNFPA, Kemen PPPA dan Kementerian Kesehatan
yang telah bermitra dengan kami dan mewujudkan kesetaraan gender,” kata Akiko. (KemenPPA/MDj/red)
0 Comments