![]() |
(Foto: Menko PMK, Muhadjir Effendy) |
Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy, melanjutkan penyisirannya terkait permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui Roadshow Dialog secara daring,
Kamis (16/02/2023).
Provinsi
Kalimantan Selatan merupakan provinsi ke-8 yang disisir permasalahannya oleh
Kemenko PMK. Sebelumnya, telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat,
Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini diikuti oleh 11 Kabupaten, yakni
Bupati Barito, Kuala Mujiyat, Pj. Bupati Hulu Sungai Utara, R. Suria
Fadliansyah, Bupati Tanah Laut, H. M. Sukamta, Bupati Balangan, Abdul Hadi,
Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, Bupati Hulu
Sungai, H. Aulia Oktafiandi, Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif, Sekda Hulu
Sungai Selatan, H. Muhammad Noor, Sekda Tapin Sufiansyah, Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Tanah Bumbu, H. Riduan, Walikota Banjarbaru, HM Aditya Mufti
Ariffin, dan Wakil Walikota Banjarmasin, H. Arifin Noor.
Berdasarkan
data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Wilayah Kalimantan Selatan mencapai angka 24,6 persen.
Angka stunting tersebut mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun, dari
kabupaten/kota yang mengikuti roadshow ini,
masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting, yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu
Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Menurut Wakil
Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif, kondisi geografis yang masih berupa
pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan
alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan
masih tingginya angka prevalensi stunting.
“Kami
mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa khususnya
yang ada di wilayah pegunungan dan hutan sehingga penanganan stunting dan
kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi,” jelasnya.
Permasalahan
lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu kurangnya tenaga
pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang
memiliki angka stunting tinggi.
Menanggapi hal
tersebut, Menko Muhadjir meminta perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif
dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem
melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.
“Perlu
dilibatkan dunia pendidikan melalui perguruan tinggi di wilayah masing-masing,
dimana mahasiswanya berperan aktif dalam mengimplementasikan program kegiatan
yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ucap
Muhadjir.
Pemerintah Daerah Terus Perbarui Data
P3KE
Terkait
penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah
membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa yang bertujuan untuk
memperbarui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
dan percepatan penyerahan bantuan sosial.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga perlu gencar
dilakukan sehingga menambah pendapatannya. Dari segi kesehatan, pemerintah
menjalankan program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat miskin ekstrem.
Untuk mengakomodir bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Menko
Muhadjir meminta perangkat daerah dapat mendata dan segera mengusulkan warganya
khususnya yang ada didalam desil 1 data P3KE untuk diajukan kepada Kementerian
Sosial.
“Pemerintah
daerah dapat segera mengusulkan warganya yang termasuk didalam desil 1 data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga pemberian
bantuan oleh kemensos dapat dipercepat,” ujar Menko Muhadjir.
Mewakili
Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan
Selatan, H. Nurul Fajar Desira, mengatakan pihaknya akan terus mengawal
pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti
Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya.
"Kami
akan terus mengawal pencatatan keluarga miskin yang belum mendapatkan bansos
seperti PKH, PBI JK, dan sejenisnya, sehingga percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem dapat terwujud," tuturnya. (Kemenko PMK/Tratama Helmi Supanji/MDj/red)
0 Comments