(Foto: republica.co.id) |
NTB, CAKRAWALANTT.COM - Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang mulai diterapkan untuk semua
satuan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang unggul dalam berbagai bidang di masa depan. Salah satunya
dengan cara memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi ilmu yang
ingin mereka dalami.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wartanto, mengatakan
Kurikulum Merdeka sesungguhnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
peserta didik memilih materi pembelajaran.
“Dengan Kurikulum Merdeka, proses pembelajaran akan lebih maksimal
sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan
memperkuat kompetensinya,” jelas Wartanto saat kunjungan kerja terkait
Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
(NTB), Kamis (4/8/2022).
“Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan pun benar-benar menguasai apa
yang mereka pelajari sehingga lulusan pun akan lebih kompeten di bidangnya,”
ucapnya.
Di sisi lain, selain menyiapkan siswa menjadi SDM yang unggul dan
kompeten, tutur Wartanto, guru juga bisa lebih leluasa memilih metode dan
perangkat ajar dalam proses belajar mengajar. “Jadi, Kurikulum Merdeka bukan
hanya memberikan kebebasan kepada peserta didik, tetapi juga gurunya,” ujarnya.
Untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah sudah
memberikan fasilitas yang memudahkan sekolah dan guru yang dapat menggunakan
bahan-bahan yang tersedia dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun
mengunduh panduan dan buku-buku teks yang tersedia di laman
https://kurikulum.kemdikbud.go.id.
Praktik Baik
Satuan Pendidikan Menerapkan Kurikulum Merdeka
Wartanto menerangkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka yang masih baru
membuat masih ada sekolah atau guru yang belum begitu familiar. Oleh karena
itu, dalam penerapannya satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kemampuan
dan sarana prasarana sesuai kondisi sekolah.
“Jadi, tidak perlu memaksakan diri dengan mengadakan sarana prasarana
yang mengada-ngada. Itu jelas tidak benar. Tahun ini dan tahun depan (2023)
belum wajib sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka. Tahun 2024 mendatang, baru
sekolah harus mampu menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini juga harus
disesuaikan dengan kondisi sekokah dan kemampuan guru,” ujar Wartanto.
Meski demikian, kebanyakan satuan pendidikan di Lombok Utara sudah siap
menerapkan Kurikulum Merdeka. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05
Gondang yang dikunjungi jajaran Kemendikburistek.
Kepala SDN 05 Gondang, Tarmizi, menyatakan bahwa sekolahnya siap
melaksanakan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, sejak awal pihaknya mendaftar
untuk menjadi salah satu sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Jadi, niat kami sudah bulat ingin menerapkan Kurikulum Merdeka. Oleh
karena itu, kami sudah mendaftar di awal pengumuman sehingga tepat pada tahun
ajaran baru ini sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah,”
jelas Tarmizi.
Tarmizi mengaku sekolahnya masuk menjadi salah satu dari 16 SD yang ikut
menerapkan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Sebelum tahun ajaran baru,
sekolahnya sudah mengikuti workshop pengenalan implementasi Kurikulum Merdeka
yang digelar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok
Utara.
“Jadi, kami para sekolah dan guru-guru dari 16 SD di Lombok Utara sedikit
banyak sudah dikenalkan dengan Implementasi Kurikulum Merdeka. Memang saat ini
baru diterapkan di kelas 1 dan kelas 4 dulu. Pertama, kelas satu peserta
didiknya belum mengenal metode pelajaran dan bahan ajar. Sementara kelas 4
sudah pernah mendapat Kurikulum 2013 (K-13). Dengan begitu, ada dua perbedaan
pengalaman, baik guru maupun peserta didiknya,” jelas Tarmizi.
Diakui Tarmizi, sekolahnya selama ini sudah ada proyektor dari dana BOS
tahun-tahun sebelumnya yang belum digunakan secara maksimal. “Dengan menerapkan
Kurikulum Merdeka ini, kami manfaatkan optimal. Tiap kelas kita pasang
proyektor, khususnya di kelas 1 dan 4 yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain
itu, untuk memperlancar tugas guru, sekolah juga memasang internet,” tuturnya.
Dengan begitu, lanjut Tarmizi, guru dapat mudah mengakses platform yang
diberikan Kemendikbudristek sehingga mudah mendapat bahan ajar yang akan
didiskusikan kepada peserta didik. “Di sisi lain, peserta didik juga diberikan
materi-materi yang terdapat dalam Kurikulum Merdeka sehingga peserta didik
sudah tahu dan guru hanya fasilitator,” tandasnya.
Kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka juga disampaikan oleh guru SDN 05
Gondang, Husnul Mariati. Sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka, Husnul mengaku
menggunakan Kurikulum 2013 (K-13). “Sebagai ujung tombak kami siap dengan
Kurikulum Merdeka. Karena sebenarnya, perbedaannya sedikit antara K-13 dengan
Kurikulum Merdeka. Kalau Kurikulum K-13 sesuai dengan tema, sedangkan Kurikulum
Merdeka tema disesuaikan dengan kondisi,” jelas Husnul, yang pada semester ini
mengajar kelas 4.
Menurut Husnul, ketika menggunakan K-13, saat guru memulai mengajar,
peserta didik bertanya tema pembelajaran. “Nah, sekarang mereka bisa menentukan
mau belajar apa, guru hanya fasilitator,” terangnya.
Lebih lanjut Husnul mengatakan, Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan
tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan. Sementara
itu, Kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan Profil Pelajar Pancasila.
Berbagai kesiapan sekolah terkait implementasi Kurikulum Merdeka di
satuan pendidikan di Lombok Utara tidak lepas dari dukungan penuh yang
diberikan oleh Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu. “Kami sepenuhnya mendukung
program dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan penerapan Kurikulum
Merdeka, yang ada di sekolah-sekolah di Lombok Utara,” kata Djohan.
Turut serta dalam kunjungan kerja ini, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP)
Nusa Tenggara Barat, Suka; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Lombok Utara, Adenan, dan Tim Implementasi Kurikulum Merdeka. (Kemendikbudristek/MDj/red)
0 Comments