 |
Suasana
Muswil II BMPS Provinsi NTT di Aula Komodo, Kantor DPD RI Perwakilan NTT, Jumat
(21/1/2022). |
Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Pagi itu langit tampak mendung bersama rintik hujan yang selalu bertamu. Hiruk pikuk kota terpantau lengah di pagi itu. Di tengah deru aktivitas masyarakat dan pekatnya suasana alam di hari itu, sekelompok individu nampak berkumpul di Aula Komodo, Kantor DPD RI Perwakilan NTT, Jumat (21/1/2022).
Mereka duduk dengan posisi setengah lingkaran yang
secara langsung menyematkan suasana dan semangat musyarawarah. Di beberapa
posisi tampak sekelompok individu sedang mengenakan baju batik bernuansa biru
dengan sematan logo tertentu di dada mereka. Semua mata pun tertuju pada baliho
besar bertuliskan “Maju Bersama Mencerdaskan Anak Bangsa dan Bersinergi
Membangun Pendidikan NTT”.
Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara
lantang dari depan mimbar, “Kegiatan ini bersifat hybrid. Ada sebagian besar peserta yang mengikutinya secara
virtual. Atas nama Badan Pengurus BMPS Provinsi NTT periode 2016-2021, kami
menyampaikan terima kasih atas semua dukungan sehingga semua program BMPS bisa
berjalan dengan baik”.
Begitulah sapaan dan arahan awal yang disampaikan
oleh Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT periode
2016-2021, Winston Rondo dalam seremonial pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil)
II BMPS Provinsi NTT.
Acara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh pihak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK)
Provinsi NTT. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan pada
Dinas PK Provinsi NTT, Robby A, Ndun, S.Pd.,MM menuturkan bahwa pihaknya sangat
mendukung dan mengapresiasi kerja BMPS Provinsi NTT selaku mitra Pemprov NTT.
“BMPS adalah mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT
karena telah menunjang dan membangun pendidikan di Wilayah NTT. Hal itu sesuai
dengan tema kita pada hari ini serta visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,
yakni mewujudkan NTT Bangkit dan NTT sejahtera. Selain itu, kehadiran BMPS
turut mendukung lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,” terangnya
mewakili Kepada Dinas (Kadis) PK Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd.,M.Pd.
|
Di samping itu, Anggota DPD RI Dapil NTT periode
2019-2024, Hilda Manafe, S.E.,M.M dan Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Dr. Saur
Panjaitan XIII yang tergabung secara virtual turut memberikan dukungan dan
apresiasi bagi kinerja BMPS Provinsi NTT yang telah menunjang proses
pembangunan pendidikan di Wilayah NTT. Saut menegaskan bahwa untuk memajukan
aspek pendidikan, semua pihak harus bergandengan tangan.
“Untuk pendidikan marilah kita bergandengan tangan.
BMPS harus berpijak pada nilai-nilai BMPS itu sendiri. Kita harus berjalan
bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka dari itu, saya sangat
mengapresiasi kerja BMPS NTT,” ungkapnya saat membuka kegiatan Muswil II BMPS
Provinsi NTT secara resmi.
Kisah Para
Pelukis Wajah Bangsa
Setelah prosesi pembukaan, kegiatan Muswil II BMPS
Provinsi NTT diawali dengan study meeting
dalam bentuk bedah buku berjudul “Kisah Para Pelukis Wajah Bangsa”. Buku
tersebut merupakan antologi ilmiah populer dari para guru sekolah swasta
se-Kota Kupang. Kehadiran buku tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan
kompetensi guru yang terus digencarkan oleh BMPS Provinsi NTT di bawah komando
Winston Rondo.
 |
| Suasana kegiatan bedah buku “Kisah Para Pelukis Wajah Bangsa” bersama para narasumber. |
Kegiatan bedah buku tersebut turut dihadiri oleh
beberapa narasumber, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) BMPS Nasional, Romo Dr.
Mbula Darmin Vinsensius, OFM, Penulis dan Sastrawan NTT, Marsel Robot,
Perwakilan Penulis Buku “Kisah Para Pelukis Wajah Bangsa”, Inho Loe, serta
Perwakilan Tim Editor Buku “Kisah Para Pelukis Wajah Bangsa”, Gusty Rikarno.
Keempat narasumber pun memberikan testimoni dan gagasannya terkait buku
tersebut di bawah panduan Romo Kornelis Usboko selaku moderator.
Di awal proses bedah tersebut, ada hal menarik yang
selalu ditekankan oleh Romo Darmin, yakni perlunya melukis ulang wajah bangsa.
Menurutnya, wajah bangsa ini telah terpecah dan terasingkan satu sama lain.
Wajah bangsa, ungkapnya, harus dilukis secara Pancasilais, dengan nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Semuanya itu,
tegasnya, bisa terwujud melalui sistem pendidikan yang holistik.
“Substansi dan ide di dalam buku ini sebenarnya
ingin menggambarkan sebuah pendidikan yang holistik yang mengakui proses
keterikatan antara fisik, emosional, intelektual, spiritual dan kebijaksanaan,”
jelasnya saat memberikan testimoni terhadap isi buku tersebut.
Bagi Romo Darwin, pendidikan yang holistik bisa
membantu peserta didik untuk menemukan diri dan tujuan hidupnya. Melalui
pendidikan tersebut, ungkapnya, proses penamaman literasi bisa berjalan dengan
baik, sebab literasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus
diterima oleh semua orang tanpa terkecuali.
 |
Sekjen
BMPS Nasional, Romo Dr. Mbula Darmin Vinsensius, OFM saat kegiatan bedah buku.
|
|
Lebih lanjut, Marsel memberikan apresiasi bagi
penerbitan buku “Kisah Para Pelukis Wajah Bangsa”. Baginya, buku tersebut
berisi pengalaman para guru (best
practice) di dalam kelas beserta solusi pemecahan masalah yang bersifat
inovatif. Oleh sebabnya, Marsel menyebut para guru dengan istilah “rasul
pendidikan” yang selalu mewartakan pengetahuan ke dalam dunia pendidikan itu
sendiri. Untuk itu, terang Marsel, pihak BMPS Provinsi NTT harus bisa memetakan
dan menentukan lagi tema-tema baru yang akan ditulis oleh para guru di waktu
mendatang.
Sementara itu, Inho Loe selaku penulis mengungkapkan
bahwa buku tersebut merupakan komitmen para guru untuk merancang dan
mengedepankan sistem pembelajaran yang inovatif. Konten dan substansi yang
termuat di dalamnya bisa menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Lebih lanjut, Gusty Rikarno selaku editor menegaskan bahwa buku tersebut adalah
produk nyata dari kegiatan literasi, sebab baginya, literasi adalah jalan
pulang menuju kebangkitan NTT.
“Literasi adalah jalan pulang menuju NTT bangkit dan
NTT sejahtera. NTT harus bangkit secara rasional dan NTT harus sejahtera secara
profesional. Literasi juga merupakan jembatan antara teks dan konteks untuk
memajukan jalan berpikir para guru dan anak-anak NTT,” ujar Gusty di sela-sela
kegiatan bedah buku tersebut.
Memilih Nahkoda
yang Baru
Tepat pukul 13.00 Wita, seusai kegiatan bedah buku,
pihak panitia penyelenggara melanjutkan acara Muswil II BMPS Provinsi NTT. Menurut
Winston, ada tiga hal yang akan dibahas dalam arena Muswil II tersebut, yaitu
menilai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus BMPS; memilih pengurus BMPS
yang baru; dan memberikan ide atau rekomendasi bagi kerja-kerja BMPS di waktu
yang akan datang, termasuk di dalamnya merencanakan program kerja BMPS NTT
periode 2022-2027.
 |
Romo
Kornelis Usboko sedang memimpin jalannya sidang Muswil II BMPS Provinsi NTT.
Setelah proses pembacaan tata tertib, acara, roll call dan pengesahan sidang, Romo Kornelis
Usboko selaku pimpinan sidang melanjutkan kegiatan Muswil II tersebut dengan
mempersilahkan Ketua BMPS Provinsi NTT periode 2016-2021 untuk membacakan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2016-2021. Selanjutnya, pihak peserta Muswil
II diminta untuk memberikan tanggapan sebelum dilakukannya pengesahan LPJ
tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan persidangan komisi, panitia kerja,
serta pemilihan Ketua BMPS Provinsi NTT periode 2022-2027.
Dalam suasana musyarawah, semua peserta sepakat
untuk kembali memilih Winston Rondo sebagai Ketua BMPS Provinsi NTT periode
2022-2027. Hal itu sesuai dengan sepak terjang, pengalaman dan prestasi yang
telah diberikannya selama memegang kemudi di dalam bahtera BMPS Provinsi NTT.
Winston tentunya menerima tugas tersebut sebagai amanah. Selaku pengurus yang
baru, dirinya akan melanjutkan kepemimpinan dan kerja-kerja positif yang sudah
ada sambil mengoreksi dan memperbaiki segala sesuatu yang dianggap kurang.
Dirinya juga mengharapkan dukungan dari semua pimpinan
yayasan, kepala sekolah dan komunitas sekolah swasta di NTT agar mendukung
pengurus BMPS Provinsi NTT yang baru, sehingga bisa terus hadir guna
mengartikulasikan kepentingan-kepentingan sekolah swasta di Wilayah NTT. Tidak
lupa, Winston pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung BMPS dan membangun sekolah swasta, baik itu dari unsur pemerintah,
insan pers maupun pihak swasta.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi
NTT, Pemerintah Kota Kupang yang terus mendukung BMPS, serta ucapan terima
kasih kepada Media Pendidikan Cakrawala (MPC) NTT yang memberi dukungan secara
khusus, baik untuk kegiatan muswil maupun kegiatan bedah buku,” pungkas
Winston.
 |
Winston
Rondo terpilih secara aklamasi untuk memimpin BMPS Provinsi NTT periode
2022-2027.
Melukis Ulang
Wajah Bangsa
Bukanlah perkara yang mudah untuk melukis ulang
wajah bangsa, seperti yang disampaikan oleh Romo Darwin dalam sesi bedah buku
tersebut. Memang benar, dunia pendidikan (Indonesia) sedang menampilkan wajah
yang terpecah, terasingkan, dan bahkan buram dimakan masalah. Selain itu,
bukanlah hal baru bila kesenjangan antara lembaga pendidikan swasta dan negeri
turut mewarnai buramnya pendidikan dewasa ini. Lalu, bagaimana upaya untuk mengembalikan
senyuman di wajah pendidikan sembari menyatukan semua kepentingan demi
mencerdaskan kehidupan bangsa?
Dalam tulisannya yang berjudul “Menghapuskan
Kesenjangan Sekolah Negeri dan Swasta”, Erick Hilaluddin sangat menyoroti
ketimpangan perlakuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap lembaga
pendidikan di dalam negeri. Mulai dari perlakuan yang tidak sejajar antara guru
swasta dan negeri hingga pemberian dana bantuan yang kadang tidak merata.
Erick berpendapat bahwa demi meninabobokan para guru
swasta, pemerintah selalu menyerukan slogan “Guru adalah pahlawan tanpa tanda
jasa”. Hal itu tentunya semakin meruntuhkan motivasi guru untuk memperoleh
kesejahteraan demi dirinya sendiri. Menurut Erick, perlakuan diskriminatif
tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang yang mengamanatkan negara
untuk menyediakan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkualitas (Kompasiana.com).
Realitas tersebut memang tidak terjadi secara
langsung, tetapi secara perlahan melalui kebijakan-kebijakan yang kadang
menyulitkan pihak lembaga pendidikan swasta. Contohnya, ketika berlangsung
seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, para guru swasta
cenderung berpartisipasi di dalamnya. Ketika dinyatakan lolos, maka secara
otomatis para guru tersebut akan berpindah tugas ke lembaga negeri yang telah
ditetapkan sesuai formasi. Akibatnya, lembaga pendidikan swasta akan mengalami
kekosongan tenaga pendidik karena minimnya SDM.
Inilah yang menjadi tugas utama BMPS Provinsi NTT.
Oleh sebab itu, sesuai dengan tema Muswil II “Maju Bersama Mencerdaskan Anak
Bangsa dan Bersinergi Membangun Pendidikan NTT”, maka satu pertanyaan reflektif
yang perlu direnungkan adalah mampukah pihak BMPS Provinsi NTT mencerdaskan
anak bangsa tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif sembari membangun sinergisitas
dan kerja kolaborasi?
Tentunya, ini juga menjadi bahan refleksi bagi semua
pihak, sebab pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi yang wajib
diperjuangkan dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Maka dari itu, BMPS Provinsi NTT harus mampu mendorong lembaga pendidikan
swasta untuk menciptakan ruang pendidikan yang mandiri, memiliki sistem
regenerasi SDM yang berkelanjutan, serta mengedepankan pola pendidikan yang
inovatif. (MDj/red)
0 Comments