Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya
Pratama mengatakan bahwa pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat
administratif dan repetitif serta sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang jelas bisa digantikan dengan peran teknologi.
Hal tersebut
disampaikannya guna merespon isu kemungkinan penggunaan robot dalam menggantikan pekerjaan PNS di
masa depan. Wacana tersebut awalnya terlontar dari Presiden Joko Widodo yang
mengisyaratkan 'Robot' Lebih Cepat dari
Eselon III dan IV.
“Pekerjaan
yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur
operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
dapat digantikan dengan teknologi,” kata Satya pada Senin (29/11/2021).
Ia menjelaskan
bahwa pihaknya tengah melaksanakan transformasi digital dalam pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dalam manajemen ASN. Upaya itu, imbuhnya, telah
dilaksanakan sejak beberapa tahun belakangan.
Menurutnya, proses
transformasi digitalisasi itu saat ini tengah dipercepat. Terlebih lagi, sambungnya,
saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks sebagai
imbas dari pandemi Covid-19.
Lebih lanjut,
terang Satya, jumlah ASN di Indonesia saat ini terus menurun. Hal itu,
ungkapnya, disebabkan oleh jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding dengan total
jumlah yang direkrut. Melihat kondisi itu, harapnya, transformasi penggunaan
teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik bisa terus berjalan
dengan baik.
“Jadi ke
depannya formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi
pelayanan publik,” kata Satya.
Di sisi lain,
Satya menjelaskan saat ini pemerintah juga tengah melaksanakan program
reformasi birokrasi. Program itu, ujarnya, berimbas pada jabatan Eselon IV dan III yang sudah dihapuskan dan diganti dengan pejabat fungsional.
“Ini dapat
membuat PNS bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat,” katanya.
Sebelumnya,
Jokowi menyinggung soal kemungkinan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di lingkungan pemerintah perlu
dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Ini artinya, robot pengganti PNS
eselon III dan IV tersebut tidak semata-mata untuk merampingkan birokrasi saja.
Menurut
Jokowi, perkembangan zaman yang cepat membuat pemerintah harus bisa mengikuti,
termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik.
“Kita butuh
kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena
perubahan sekarang cepat,” ujarnya di Istana Merdeka, Senin (2/12/2019) lalu.
Sumber : CNN
Indonesia
Editor : Mario
Djegho (red)
.jpeg)
0 Comments