Dinas Pendidikan Provinsi NTT Gelar Mubes Pendidikan

Kupang, Cakrawala NTT - Dalam konteks pendidikan, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini menghadapi dua isu besar yakni pengalihan urusan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi dan mutu pendidikan yang masih rendah. Pengalihan urusan pendidikan ini ternyata berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan dan urusan lain terkait dengan hak dan kewajiban guru serta tenaga kependidikan. Selain itu, rentang kendali urusan pendidikan semakin luas meskipun telah dibentuk UPT Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dinas pendidikan Provinsi NTT di tingkat kabupaten/kota. Namun masalah ini belum diselesaikan secara sempurna karena minimnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantifatif, kualifikasi pendidikan maupun kompetensi yang ditempatkan di setiap UPT Pendidikan, sistem tata kelola dan perangkat pelayanan pendidikan yang memadai. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si. kepada Cakrawala NTT, Selasa (24/10/2017).

Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si

Menurut Johanna, mutu pendidikan NTT masih rendah dipengaruhi oleh kualitas guru yang mana uji komptensi guru masih di bawah rata-rata nasional, hasil Ujian Nasional (UN) masih berada di bawah rata-rata nasional atau 5 besar dari posisi paling bawah, jumlah sekolah belum terakreditasi mencapai 50%, sarana dan prasarana belum memadai dan minat baca peserta didik rendah.

“Kita harus berani jujur. Mutu pendidikan kita masih rendah. Butuh energi besar untuk mendongkraknya. Hasil Ujian Nasional (UN) kita masih berada di bawah rata-rata nasional. Belum lagi banyaknya jumlah sekolah yang belum terakreditasi dan jumlah sarana-prasarana yang belum memadai. Musyawarah Besar (Mubes) pendidikan ini diharapkan mampu, menyatukan pemahaman terkait dengan mekanisme pengelolaan pendidikan, sebagai dampak implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mensinergikan pelayanan pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarpengelola pendidikan (stakeholders) se-Provinsi  Nusa Tenggara Timur.

Gusty Rikarno, S.Fil.

Pimpinan Umum Media Pendidikan Cakrawala (MPC) NTT, Gusty Rikarno, S.Fil. yang diundang sebagai salah satu pemateri kegiatan ini berharap agar Mubes Pendidikan ini jangan hanya sebuah seremonial belaka. Semua peserta yang diundang sebagai stakeholders pendidikan harus mampu berpikir dan merumuskan langkah konkrit sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di NTT.

“Saya berharap, kegiatan ini harus berakhir pada sebuah rekomendasi yang akan langsung bisa dilaksanakan. Lebih baik berbicara soal langkah-langkah konkrit yang bisa dibuat daripada terus mengeluh dan melempar tanggung jawab. Saatnya kita bersinergi, berpikir dan bekerja bersama untuk pendidikan. Terkait dengan upaya mengakarkan gerakan literasi di NTT, MPC-NTT telah mulai sejak tahun 2013. Hasilnya mulai terasa. Banyak guru yang bisa menulis karya ilmiah sehingga bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Sementara itu, minat dan bakat menulis dari kalangan guru dan siswa mulai tumbuh. Namun dari segi jumlah, belum apa-apa. Berharap Mubes Pendidikan ini mampu menggandeng semua pihak untuk ikut bergerak mengakarkan gerakan literasi di sekolah,” tandas alumni Ledalero ini. 

Musyawarah Besar Pendidikan Provinsi NTT ini akan berlangsung di Hotel Neo by Aston - Kupang, selama tiga hari yakni dari tanggal 26-28 Oktober 2017. Mubes ini  melibatkan Kadis pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota, kepala dan pejabat UPT dinas pendidikan, ketua MKKS SMA dan SMK, koordinator pengawas dan pengawas sekolah, kepala SMA/SMK, pejabat dinas pendidikan Provinsi NTT, dewan pendidikan dan media. Narasumber kegiatan ini berasal dari dua unsur yakni narasumber pusat dan narasumber daerah yang berjumlah 10 orang. (RZ)