KELUHAN DAN RINTIHAN HATI PEGAWAI KONTRAK DAN HONOR NTT

Kota Kupang, CakrawalaNTT.com - Ribuan pegawai kontrak dan honor ramai-ramai mendatangi Milenium Ballroom, JalanTimor Raya, Kelapa Lima, Kota Kupang, Selasa (6/11/2018) pagi. Para pegawai non-PNS diundang untuk mengikuti Konsolidasi Akbar yang diselenggarakan Komite Nusantara ASN DPW NTT. Konsolidasi ini menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang diusulkan Anggota DPR RI Komisi V Rieke Diah Pitaloka dan Ketua Umum Konsolidasi Nusantara ASN Mariani Sitompul.

Pada kesempatan itu, Mariani yang berbicara di hadapan ribuan tenaga honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tidak tetap non-PNS memberikan pencerahan mengenai pentingnya pengesahan undang-undang revisi tersebut yang bisa mengubah nasib para tenaga honor di Indonesia.

Mariani mengatakan bahwa pengesahan revisi undang-undang yang dimaksud ada pada pasal 131 A. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ia pun meminta para tenaga kontrak diangkat menjadi PNS secara berkeadilan.

Mariani mengungkapkan setiap ASN mengalami dua kali ujian dan dua kali pengangkatan. Sementara nasib pegawai non-PNS masih tak tentu.

"Bagaimana dengan kita? Kita berjuang terus. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Harus terus berjuang. Sesuai pasal 131 A pengangkatan dilakukan secara bertahap. Yang sudah lama mengabdi diangkat duluan."

Para tenaga honorer yang sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun mengungkapkan keluhan dan rintihan hati mereka. Salah satunya adalah Dina seorang  guru SD. Menurutnya, kegiatan konsolidasi akbar sangat bermanfaat dan bisa menghimpun semua tenaga honorer di NTT.

"Kegiatan seleksi  CPNS sedang berlangsung. Anggota DPR buat apa saja karena pegawai honor usia 35 tahun tidak bisa diangkat lagi. Kenapa  guru juga dipeta-petakan. Dana bagi sekolah hanya diperuntukkan bagi sekolah inpres dan negeri. Sedangkan kami  guru swasta juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita minta langsung diangkat saja jadi ASN. Tidak perlu pakai tes lagi," ungkapnya.

Jecky Hule, seorang guru kontrak pada SDN Tuadale Kupang Barat mengakui uang insentif untuk tenaga guru honorer cuma Rp100 ribu. Ia mengatakan di kampungya pegawai yang berstatus PNS hanya kepala sekolah.

Merci Tian yang sudah 10 tahun berstatus guru kontrak dari Sulamu, Kabupaten Kupang membeberkan fakta lainnya. Diakuinya, honor untuk pegawai non-PNS berijazah sarjana sebesar Rp 1 juta. Sedangkan untuk yang berijazah SMA sebesar Rp800 ribu. Itu pun, katanya, pembayaran dilakukan sebanyak dua kali yakni pada bulan Agustus dan November.

"Dalam SK ada uang lauk pauk tapi tidak pernah ada. Kemana uang tersebut. Ke kantong siapa?"

Menjawabi pelbagai keluhan ini, Mariani menjelaskan, dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 hanya diakui dua kepegawaian yakni PNS dan P3K.

"Pemerintah sekarang sedang memperjuangkan itu," kata Mariani.

Mariani menjelaskan bahwa hanya undang-undang revisi tersebut yang bisa mengubah dan mengakomodasi nasib para tenaga honorer dan bukan keputusan presiden atau peraturan presiden. Mariani pun mengajak para pegawai non PNS untuk terus berjuang menuntut hak dan nasib mereka dengan cara yang benar.

Pantauan media, ribuan tenaga pegawai non-PNS menyemut di Milenium Ballroom. Kebanyakan dari mereka datang dengan masih mengenakan pakaian dinas dan berasal dari wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sebagian besar merupakan pegawai non-PNS yang sudah mengabdi lama. Mereka tampak antusias bertanya dan mendengarkan penjelasan dari para pembicara.

MC dalam konsolidasi akbar ini adalah Donna Pingak. Tim Alpha Zona NTT yang hadir berjanji akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Selain itu, ada Rieke Diah Pitaloka yang juga hadir sebagai Ketua Nasional Tim Alpha. Hadir pula M. Herviano selaku sekretaris nasional tim. Para pengurus PDIP NTT  Nelson Matara, Niko Frans, Emi Nomleni, dan Frans Lebu Raya. (Lenzho/rz)