Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

UNWIRA KUPANG

Wujudkan Layanan Pendidikan yang Bermutu, BPMP NTT Dorong Revitalisasi Satuan Pendidikan

Tim Revitalisasi Satuan Pendidikan BPMP Provinsi NTT saat menyampaikan materi di hadapan para pengawas.

 

Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Guna mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong implementasi revitalisasi satuan pendidikan melalui Tim Percepatan Program Prioritas Revitalisasi Sekolah. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mendukung pencapaian target program prioritas.

 

Dalam  kegiatan “Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Satuan Pendidikan bagi Pengawas” yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi NTT di Hotel Neo Aston, Kota Kupang, Rabu (25/6/2025), Tim Revitalisasi Satuan Pendidikan BPMP Provinsi NTT, Warsiyem, menjelaskan bahwa pengimplementasian revitalisasi satuan pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada puncak Hari Guru Nasional, 26 November 2024 lalu.

 

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan lebih bermanfaat oleh daerah,” ungkap Marsiyem di hadapan para pengawas dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi NTT.



Warsiyem mengungkapkan, terdapat 439 ribu satuan pendidikan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sambungnya, terdapat sekitar 174 ribu lebih satuan pendidikan yang memiliki kondisi ruang rusak sedang hingga berat serta 219 ribu lebih satuan pendidikan yang belum memiliki prasarana sesuai standar pendidikan nasional.

 

“Kondisi pendidikan kita di Indonesia, termasuk NTT, membutuhkan percepatan revitalisasi satuan pendidikan,” tukasnya.

 

Warsiyem menerangkan, sesuai Inpres No. 7 Tahun 2025, ada dua hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, melaksanakan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk penetapan lokasi prioritasnya. Kedua, melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.



Ia menambahkan, sasaran revitalisasi satuan pendidikan saat ini adalah 1.741 PAUD, 4.053 SD, 2.753 SMP, 1.382 SMA, 767 SMK, 156 SLB, dan 59 SKB. Sementara itu, tambahnya, pemerintah menganggarkan 17,15 triliyun untuk 10.440 satuan pendidikan dengan sasaran revitalisasi bagi sekolah negeri sebesar 78% dan swasta sebesar 22%.

 

“Sasaran merata pada seluruh pemerintah daerah yang mengusulkan alokasi DAK Fisik untuk 2025,” tambahnya.

 

Guna mengimplementasikan program revitalisasi satuan pendidikan secara merata, Marsiyem menekankan pentingnya peran para pihak, baik satuan pendidikan, dinas pendidikan, maupun tenaga ahli perguruan tinggi. Peran para pihak, ungkapnya, sangat dibutuhkan sejak masa persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan supervisi.

 

Marsiyem berharap, keterlibatan pengawas dalam revitalisasi satuan pendidikan bisa mendukung upaya percepatan yang diharapkan.

 

“Bapak dan Ibu Pengawas harus selalu mengingatkan pihak-pihak tersebut terkait program revitalisasi ini,” ungkapnya.



Pantauan media, para pengawas selaku peserta sosialisasi juga diberikan pemaparan singkat terkait “Tim Percepatan Program Prioritas” oleh pihak BPMP Provinsi NTT sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).


Selanjutnya, para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk memaparkan hasil analisis pemetaan mutu, menganalisis solusi, dan menyusun perencanaan rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut. (MDj/red)


Post a Comment

0 Comments