GUBERNUR NTT DUKUNG OPTIMALISASI KINERJA BAWASLU PROVINSI NTT

 

(Foto: Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, bersama Bawaslu Provinsi NTT)

Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT di ruang kerjanya, Senin (6/2/2023). Maksud dari kunjungan Bawaslu Provinsi NTT tersebut adalah untuk membangun silahturahmi sekaligus melaporkan pelaksanaan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 yang paling krusial, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri.

 

Pada kesempatan tersebut, VBL memberikan respon baik dan mendukung penuh kinerja Bawaslu Provinsi NTT. Ia juga akan segera melakukan koordinasi dengan Penjabat Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT untuk turut mendukung kinerja Bawaslu Provinsi NTT, sekaligus bersama memberikan solusi terhadap masalah atau pun berbagai kendala yang dihadapi.

 

“Dalam waktu dekat saya akan koordinasikan bersama Penjabat Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah. Mengingat para tenaga kerja ini juga masih sangat dibutuhkan. Jadi, nanti diupayakan untuk memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau honorer di setiap daerah, sehingga proses penyelenggaraan pemilu termasuk proses pengawasan tidak berhenti di tengah jalan, karena bagaimana pun para tenaga kontrak di setiap daerah ini juga sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja dari KPU dan juga Bawaslu di seluruh Nusa Tenggara Timur,” jelas VBL.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento (kiri), bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (kanan).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, menuturkan bahwa pihaknya sedang melakukan berbagai persiapan dan kesiapan menjelang pemilu.

 

“Terkait dengan berbagai tahapan, teman-teman dari KPU sudah menyampaikan banyak hal, khususnya sampai pada hari ini terkait dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, wilayah alokasi kursi dan tahapan pencalonan DPD, dan juga pelantikan PKD. Saat ini juga kami fokus kepada pengawasan partisipasi dengan melibatkan stakeholder dengan cara melakukan edukasi pengawasan pemilu. Kalau ada pelanggaran yang terjadi bisa langsung dilaporkan kepada Bawaslu. Selain itu, kami juga melakukan edukasi kepada pemilih pemula dan juga kaum disabilitas,” jelas Nonato.

 

Nonato juga memaparkan salah satu kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi NTT jelang pemilu, yakni terkait mutasi pegawai dan posisi tenaga honorer mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan di berbagai kabupaten/kota.

 

“Terkait dengan mutasi ASN, kita minta Bapak Gubernur agar memperhatikan teman-teman di Sekretariat Bawaslu di berbagai daerah kabupaten/kota se-NTT agar tidak dipindahkan dulu, mengingat hal itu akan mempengaruhi alur kinerja yang sudah dibangun. Selanjutnya, terkait dengan tenaga kerja kontrak atau pegawai honorer yang mana jika mengacu pada keputusan Kemenpan RB akan memberhentikan seluruh tenaga kontrak di seluruh Indonesia per tanggal 28 November 2023,”  tambahnya.

“Kami sangat berharap agar Bapak Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu nanti. Paling tidak ada upaya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai,” pungkas Nonato.

 

Hadir pula pada kesempatan tersebut Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Anwar Pua Geno dan Staf khusus Gubernur NTT Bidang Komunikasi Publik, Pius Rengka, serta jajaran Pengurus Bawaslu Provinsi NTT, diantaranya Melpi Minalria Marpaung (Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi), Magdalena Yuanita Wake (Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Noldi Tadu Hungu (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat), dan Felipus C. Boling (Kabag Hukum, Humas, Data, dan Informasi). (Biro AP Setda Prov. NTT/MDj/red)