(Foto: Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, bersama Bawaslu Provinsi NTT) |
Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu
Laiskodat (VBL), menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi
NTT di ruang kerjanya, Senin (6/2/2023). Maksud dari kunjungan Bawaslu Provinsi
NTT tersebut adalah untuk membangun silahturahmi sekaligus melaporkan
pelaksanaan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 yang paling
krusial, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Pada kesempatan tersebut, VBL memberikan respon
baik dan mendukung penuh kinerja Bawaslu Provinsi NTT. Ia juga akan segera
melakukan koordinasi dengan Penjabat Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT
untuk turut mendukung kinerja Bawaslu Provinsi NTT, sekaligus bersama
memberikan solusi terhadap masalah atau pun berbagai kendala yang dihadapi.
“Dalam waktu dekat saya akan koordinasikan bersama
Penjabat Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT terkait dengan mutasi juga
tenaga kontrak yang ada di setiap daerah. Mengingat para tenaga kerja ini juga
masih sangat dibutuhkan. Jadi, nanti diupayakan untuk memperpanjang masa kerja
para tenaga kontrak atau honorer di setiap daerah, sehingga proses
penyelenggaraan pemilu termasuk proses pengawasan tidak berhenti di tengah
jalan, karena bagaimana pun para tenaga kontrak di setiap daerah ini juga
sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja dari KPU dan juga Bawaslu
di seluruh Nusa Tenggara Timur,” jelas VBL.
Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento (kiri), bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (kanan). |
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato
Da Purificacao Sarmento, menuturkan bahwa pihaknya sedang melakukan berbagai
persiapan dan kesiapan menjelang pemilu.
“Terkait dengan berbagai tahapan, teman-teman dari
KPU sudah menyampaikan banyak hal, khususnya sampai pada hari ini terkait
dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, wilayah alokasi kursi dan tahapan
pencalonan DPD, dan juga pelantikan PKD. Saat ini juga kami fokus kepada
pengawasan partisipasi dengan melibatkan stakeholder
dengan cara melakukan edukasi pengawasan pemilu. Kalau ada pelanggaran yang
terjadi bisa langsung dilaporkan kepada Bawaslu. Selain itu, kami juga
melakukan edukasi kepada pemilih pemula dan juga kaum disabilitas,” jelas Nonato.
Nonato juga memaparkan salah satu kendala yang
dihadapi oleh Bawaslu Provinsi NTT jelang pemilu, yakni terkait mutasi pegawai
dan posisi tenaga honorer mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan di
berbagai kabupaten/kota.
“Terkait dengan mutasi ASN, kita minta Bapak
Gubernur agar memperhatikan teman-teman di Sekretariat Bawaslu di berbagai
daerah kabupaten/kota se-NTT agar tidak dipindahkan dulu, mengingat hal itu
akan mempengaruhi alur kinerja yang sudah dibangun. Selanjutnya, terkait dengan
tenaga kerja kontrak atau pegawai honorer yang mana jika mengacu pada keputusan
Kemenpan RB akan memberhentikan seluruh tenaga kontrak di seluruh Indonesia per
tanggal 28 November 2023,” tambahnya.
“Kami sangat berharap agar Bapak Gubernur dapat
mempertimbangkan hal ini mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap
jalannya penyelenggaraan pemilu nanti. Paling tidak ada upaya dari Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota se-NTT untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini sampai
dengan pelaksanaan pemilu selesai,” pungkas Nonato.
Hadir pula pada kesempatan tersebut Staf Khusus
Gubernur NTT Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Anwar Pua Geno dan
Staf khusus Gubernur NTT Bidang Komunikasi Publik, Pius Rengka, serta jajaran Pengurus
Bawaslu Provinsi NTT, diantaranya Melpi Minalria Marpaung (Divisi Penanganan Pelanggaran
Data dan Informasi), Magdalena Yuanita Wake (Divisi Hukum dan Penyelesaian
Sengketa), Noldi Tadu Hungu (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan
Masyarakat), dan Felipus C. Boling (Kabag Hukum, Humas, Data, dan Informasi). (Biro AP Setda Prov. NTT/MDj/red)
0 Comments