TTS,
CAKRAWALANTT.COM – Kehadiran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) di Kabupten Timor Tengah Selatan (TTS) sangat membantu masyarakat
menanggulangi angka putus sekolah. PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal
yang dilaksanakan untuk memenuhi hak
masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat memberi
kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk mendukung peningkatan
kualitas PKBM di Kabupaten TTS, DPD Forum Komunikasi PKBM Kabupaten TTS bekerja
sama dengan Direktorat Bindiktara Kemdikbud RI menyelenggarakan Workshop
Percepatan Akreditasi. Kegiatan yang diikuti oleh 35 pengelola dan operator
PKBM se-Kabupaten TTS itu berlangsung di Hotel Timor Megah SoE, 20 – 21
September 2019.
Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Yosua Kause, M.Pd., dalam
sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan
tersebut merupakan bentuk dukungan penuh
dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di TTS. Ia mengaku terkesan
dengan terpilihnya Pemda TTS sebagai penerima Anugerah Aksara.
“Kami memberikan apresiasi kepada para pengelola
PKBM di wilayah Kabupaten TTS. Semoga tetap berbenah diri untuk lebih maju
kedepan melalui akreditasi,” ujarnya.
Kepala Seksi Kelembagaan dan
Peserta Didik Bidang Pelaksanaan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas
Kemdikbud RI, Drs. Hamzah Hakim, M.Pd., kepada CAKRAWALANTT.COM mengatakan, akreditasi
PKBM dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang lebih bermutu. Dengan
adanya akreditasi dapat dipastikan bahwa lembaga tersebut sudah memenuhi
syarat-syarat administrasi sesuai dengan 8 standar pendidikan.
“Saya menganalogikan akreditasi
ini seperti transportasi umum yaitu harus ada SIM bagi pengemudi dan
kelengkapan lain seperti STNK agar kita merasa nyaman dalam mengemudi. Khusus
untuk pengelola PKBM, akreditasi penting agar masyarakat yang dilayani merasa
aman mengikuti program ini. Artinya lembaga tersebut sudah dianggap layak dan
sah menurut aturan di kelas yang ada,” tutur Hamzah.
Hamzah juga mengatakan bahwa
persoalan utama PKBM selama ini adalah tidak terpenuhinya delapan standar
pendidikan terutama standar sarana dan pra sarana, gedung, dan juga SDM dari
pendidik dan tenaga kependidikan.
“Oleh karena itu, kegiatan ini
berupaya mengatasi itu sehingga teman-teman pengelola yang dulu sekretariatnya
masih pas-pasan,programnya juga yang belum banyak,sarana prasarana yang belum
memadai bisa berbenah,” ujarnya.
Menurut Hamzah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan dukungan kepada PKBM. Dukungan itu
antara lain berupa pendampingan kepada pengelola PKBM untuk percepatan
akreditasi, peningkatan mutu untuk pengelola, dan bimbingan teknis.
“Bahkan di tahun 2019/2020
melalui Bappenas itu sudah membuka bantuan untuk DAK fisik bantuan computer dan
bantuan media pendidikan lainnya. Tapi syarat untuk memperoleh bantuan tersebut
lembaga harus terakredistasi dan memiliki peserta didik yang sudah terdaftar di
Dapodik,” terang Hamzah.
Hamzah menjelaskan, untuk
memperoleh NPSN, PKBM minimal mempunyai 20 orang siswa. Namun, syarat untuk
akreditasi dalam memperolah bantuan sarana minimal mempuyai 30 siswa. Ia
berharap para pengelola PKBM benar-benar memanfaatkan workshop tersebut untuk
memahami dan memulai memetakkan apa-apa saja kebutuhan yang harus dilengkapi
untuk mempercepat proses akreditasi. Ia juga meminta panitia dan narasumber
untuk menyampaikan materi secara baik dan melakukan pendampingan secara
berkelanjutan sampai semua PKBM yang ada bisa terakreditasi.
Ketua DPD FK-PKBM Kabupaten
TTS, Yeskial Isu, S.Sos, dalam laporan kepanitiaannya menyampaikan bahwa
FK-PKBM berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi
anggota, membantu pemerintah dengan memberikan usul saran, serta mendukung
pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal dan pemberdayaan
berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk
dukungan FK-PKBM sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan memastikan kualitas satuan penyelenggaraan melalui akreditasi satuan
PKBM,” kata Yeskial.
Hadir sebagai narasumber dalam
kegiatan tersebut yaitu Hamzah Hakim, M.Pd., Kepala Dinas P dan K Kabupaten TTS
yang diwakili Kabid PAUD dan PNF, Yosua Kause, M.Pd., Ketua DPW FK-PKBM
Provinsi NTT, serta Assesor PKBM, Drs. Johanis F.D Telnoni. (Lenzho)
.jpeg)
0 Comments